Selama proses tender berlangsung, menurut Bupati dua periode tersebut dirinya sudah tidak mencampuri lagi soal proyek terlebih harus mengumpulkan rekanan saat tender berlangsung. Pasalnya system pengadaan barang dan jasa yang diterapkan di Luwu Utara sejak Februari lalu sudah menggunakan system online lewat internet (e-procurement). “e-proc tidak hanya menutup peluang terjadinya praktik-praktik KKN, namun sistem ini juga sebagai bentuk transparansi dan obyektifitas dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dapat menutup celah terjadinya praktek KKN, tidak ada lagi hak eksklusif pengguna anggaran, tidak ada lagi tender fee, tidak ada lobi-lobi, tidak ada lagi atur-mengatur, tidak ada lagi premanisme kontraktor dan tidak ada lagi presure kepada rekanan lain,''tegas Luthfi.
Soal Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) dan secretariat e-proc, lanjut Luthfi dirinya hanya meninjau sesaat sebelum tender online diterapkan untuk melihat sejauhmana kesiapan sarana dan prasarana serta personil yang mengelola e-proc terlebih saat proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.
“Masih ada juga orang-orang yang tidak berkepentingan masuk di area tersebut” kesal Luthfi menambahkan dirinya tidak mau tahu dan mendengar lagi kalau ada kontraktor dan orang yang tidak berkepentingan masuk nyelonong dalam ruangan panitia.
Selain rekanan, hadir juga seluruh panitia pengadaan barang dan jasa beserta pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) guna memberikan gambaran pelaksanaan e-proc selama ini.
Salah seorang panitia, Anjas Rusli mengatakan saat ini dirinya bersama rekannya enjoy melaksanakan tugas dengan diterapkannya e-proc.
“Kalau toh ada laporan premanisme terjadi, itu diluar ULP dan kalau toh ada yg terjadi di ULP kami akan bertanggungjawab sepenuh” kata Anjas.
Hal senada juga diungkapkan salah seorang rekanan local asal Kecamatan Sabbang, Andi Lubis yang turut hadir mengatakan kepada Bupati bahwa dirinya bersyukur diterapkan sistem ini.”Saya bangga dengan sistem saat ini lebih memberi peluang buat rekanan local mendapatkan proyek” aku Andi Lubis meminta rekanan lebih profesional dalam melakukan penawaran.
Kendati niat baik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengeleminir praktek KKN dan praktek-praktek lainnya, masih saja ditemukan pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan e-proc berjalan sukses.
“Sistem ini akan kita lanjutkan, kalau proses tender sudah berjalan ditemukan praktek-praktek premanisme agar dibuatkan berita acara” kata Luthfi menambahkan agar Asisten Administrasi Pembangunan melakukan evaluasi pelaksanaan proyek tahun lalu serta proyek yang tadinya ditunda agar dilanjutkan kembali. (ARF – Losari News Network)
