Bentrokan ini bermula ketika mahasiswa yang tergabung dalam Germak berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel pukul 12.00 Wita.
Aksi yang dipimpin Ashari Setiawan alias Kama Cappi ini meminta agar proses tender pencetakan soal Ujian Nasional (UN) oleh Dinas Pendidikan Sulsel dilakukan secara transparan. Pasalnya, mahasiswa menduga telah terjadi KKN dalam tender tersebut.
Namun, saat bersamaan muncul pula puluhan orang yang diduga aktivis salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
LSM tersebut termasuk kelompok yang kontra (tidak setuju) dengan aksi Germak. Akan tetapi dari penampilannya LSM tersebut lebih bersikap seperti preman yang jagoan, karena beberapa diantaran mereka nampak membawa senjata tajam.
Tanpa disangka-sangka, kedua kelompok ini langsung terlibat bentrokan dan saling menyerang .
Peristiwa ini membuat arus lalulintas di depan Kantor Gubernur macet. Puluhan orang berhamburan ke jalan saat bentrok terjadi. Beruntung, belum sampai lima menit, aksi itu langsung diredam aparat kepolisian dari Polsekta Panakkukang dan Polresta Makassar Timur.
Empat orang mahasiswa menjadi korban kebrutalan premanisme
Kama Cappi yang dikonfirmasi tentang peristiwa tersebut mengaku, empat orang rekannya mengalami luka-luka.
Mereka adalah Sekjen Germak dari Universitas 45 Asmal Amal yang luka di bagian wajah dan kepala, Syahruddin luka memar di mata kirinya , Iswandi luka memar di wajah dan Mahasiwa Fakultas Hukum UMI, Sutrisno yang terkena sabetan parang di punggung. Para korban kemudian dirawat di RS Ibnu Sina.
"Kami juga heran kenapa ada penyerangan, ini hanya aksi damai. Kami menduga mereka adalah orang-orang yang ingin menggagalkan aksi kami," kata Kama Cappi.
Kama mengaku sangat keberatan dengan penyerangantersebut. Mereka berjanji akan melaporkannya ke aparat yang berwajib.
Sementara itu, Erman Rani, salah seorang dari kelompok penyerang Germak saat digelandang ke mobil patroli mengatakan, pihaknya keberatan melihat aksi kubu Kama Cappi karena terlalu berlebihan.
Ia menduga aksi Kama Cs adalah titipan oknum tertentu yang tidak puas dengan hasil tender proyek Dinas Pendidikan.
"Kami keberatan dengan aksi mereka karena disusupi oleh oknum tertentu," kata Erman.
Sementara itu, Kapolsek Panakkukang AKP Satria yang ditemui di Tempat Kejadian Perkara mengatakan, kedua kubu menggelar aksi bersamaan. Namun mereka menggelar aksi tanpa dilengkapi surat izin dari kepolisian.
"Kami tetap monitor mereka, yang jelas kami tidak ada tendensi sebab orang-orang dari kedua belah pihak telah kami amankan," katanya.
Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa orang yang diduga aktivis LSM seperti Ilham, Chandra, Bambang, Abubakar, Tomi dan Hasbullah.
Aksi demo yang berakhir ricuh itu merupakan aksi lanjutan pada tanggal 2 April 2009 di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, jalan Urip Sumoharjo, yang juga berbuntut kericuhan.
Aksi yang memprotes tender pengadaan barang dan jasa untuk Ujian Akhir Nasional (UAN) ricuh setelah aparat kepolisian dan Satpol PP menghadang mahasiswa masuk ke halaman Kantor Gubernur.
Saat itu terjadi aksi saling dorong antara polisi dan mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang terjatuh. Aksi ini cukup lama berlangsung sebelum mahasiswa memilih mengalah.
Lantaran tak mampu menembus berikade polisi, mahasiswa dari Gerkan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak), Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatan (LPPSS), dan Aliansi Masyarakat Menggugat (AMM) ini memilih berorasi di depan kantor.
"Ada dugaan terjadi persengkokolan dalam pengadaan barang dan jasa untuk UAN. Bagaimana terwujud pendidikan gratis kalau ulah aparat seperti ini," teriak korlap Germak, Asmal Amal.
Lima belas menit setelah berorasi di depan Kantor Gubernur, mahasiswa melakukan konvoi mendatangi kantor Bawasda Sulsel di Jl AP Pettarani yang bersebelahan dengan kantor KPU Sulsel.
Di Bawasda, mahasiswa diterima Sekertaris Bawasda, Abidin dan Auditor Bawasda, Amiruddin. Namun, penjelasan keduanya soal pengadaan barang dan jasa UAN tak membuat mahasiswa puas. Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan staf Bawasda.
Protes Aksi Premanisme Yang Melindungi Tindakan Dugaan Korupsi, Demonstran Lempari Baliho Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo
Terkait adanya pengerahan preman oleh kelompok yang kontra dengan kelompok Mahasiswa dalam demo anti KKN pada proyek pengadaan barang dan jasa UAN yaitu pengadaan naskah Ujian Akhir Seolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) tahun 2009, yang secara teknis ditangani Dinas Pendidikan Sulsel . Dimana, perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang dalam proyek pengadaan barang dan jasa UAN tahun anggaran 2009, yada indikasi milik keluarga Anton Obey.
Diduga kelompok preman itu yang mengatasnamakan LSM adalah kelompok preman yang biasa mengawal anggota dewan penasihat DPP Golkar Sulawesi Selatan, Anton Obey. Para preman yang diduga sering kumpul dikawasan pasar Butung Makassar itu kerap juga digunakan oleh perusahaan alat kesehatan,PT. Ridho Agung Utama, untuk mengamankan proyek-proyek pengadaan alat kesehatan yang digarapnya. Dimana para preman sering digunakan untuk mengintimidasi dan mengancam rekanan alat kesehatan lainnya yang ikut tender apabila diketahui bukan kelompok PT. Ridho Agung Utama.
Contohnya adalah pada pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2008 di Barru dan di Belopa, kabupaten Luwu, serta di RSUD Labuang baji Makassar, dan diketahui pada saat itu para preman itu berhadapan dan ribut serta bentrok dengan kelompok Riri Paturusi, adik kandung rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Idrus Paturusi.
Untuk diketahui PT. Ridho Agung Utama adalah dalam menggarap proyek kesehatan selalu dibackup penuh oleh Sekretaris Gakeslab Sulawesi Selatan, Anton Obey, dan juga menjual nama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang. Hal ini memungkinkan, karena secara kasat mata, Anton Obey adalah pengusaha keturunan Tionghoa yang ikut terlibat sebagai anggota tim sukses psangan SAYANG (Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang) dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2008 lalu.
Sehubungan dengan itu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan berdemonstrasi kembali di pintu keluar kantor gubernur Sulsel, Senin 13 April 2009.
Akan tetapi akhirnya mereka kesal karena tidak diterima pihak Kantor Gubernur Sulawesi Selatan sehingga melampiaskan kemarahan dengan melempari baliho bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo dan H Agus Arifin Nu'mang.
Baliho yang terletak di salah satu sisi pintu keluar tersebut dilempari dengan air mineral kemasan gelas beberapa kali,
sebelum akhirnya massa meninggalkan lokasi demontrasi yang dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Demontrasi berlangsung sekitar hampir dua jam mulai pukul 11.00 sampai hampir pukul 13.00, Senin 13 April 2009.
"Kami mendesak agar tindakan premanisme tersebut diusut tuntas. Tindakan menghadang demonstrasi dengan melibatkan preman sangat tidak layak direrapkan di birokrasi
pemerintahan," tegas Jenderal Lapangan Aliansi Gerakan Majasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan, Ashari Setiawan dalam orasinya. Menurutnya, proses tender tersebut melanggar Kepres Nomor 80 tahun 2003.
Pada tanggal 24 April 2009 lalu, sekitar 50 Mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GERMAK) di Makassar, Senin, berunjuk rasa, meminta Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Nasional Sulsel.
Sembilan dari perwakilan demonstran yang sudah menunggu sekitar 15 menit di ruang rapat, terpaksa meninggalkan tempat pertemuan sehingga gagal bertemu Gubernur Syahrul yang tak kunjung muncul.
Sebelumnya, pengunjuk rasa yang membawa seekor kuda hitam, berorasi di depan pintu masuk, meminta Gubernur Syahrul menepati janji-janjinya sebelum jadi Gubernur yakni memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Kami meminta, bantuka juga bos, jangan mau dibantu terus," teriak Ketua Umum Germak, Ashari Setiawan.
Ashari saat berorasi sambil menunggang kuda meminta Gubernur Syahrul segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Patabai Pabokori untuk memberikan penjelasan terkait dugaan KKN tender barang dan jasa di dinas tersebut.
Koordinator lapangan, Rifan Sungkar mengatakan, ada indikasi kongkalikong pihak panitia dengan pemenang tender.
"Kudapun tidak suka dengan korupsi, kasihan pendidikan gratis Sulsel belum terealisasi tetapi sudah dikorupsi," ujarnya.
Setelah gagal bertemu dengan Gubernur, pengunjuk rasa kemudian menuju Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulsel untuk meminta Kapolda mengusut kasus tersebut.
Dalam rilisnya, Germak menduga ada penyelewengan dana terkait proses tender yang dimenangkan PT SA pada paket SMA dengan nilai penawaran, Rp 1,3 miliar lebih, PT UT untuk paket SMP dengan penawaran, Rp 2,5 miliar lebih serta Toko IS untuk paket SD dengan penawaran Rp1,3 miliar lebih.
Panitia tender menurut mereka, merekayasa dan melakukan persekongkolan dengan tiga pemenang di atas dan tidak melibatkan salah satu CV dalam proses tender tersebut.
Bagi Germak, PT SA dianggap gugur administrasi karena hanya memiliki Surat Izin Usah Penerbitan (SIUP) barang cetakan bukan penerbitan, PT UT tidak memiliki mesin film, sedang Toko IS juga tidak punya mesin film dan pajak tahun 2008.
Karena itu, Germak meminta Gubernur Sulsel memanggil kemudian mencopot dari jabatannya Kadis Pendidikan dan Wakadisnya serta menindak tegas Panitia Lelang. Anti Korupsi Gantung Koruptor (ARF – Losari News Network)
