Rabu, April 15, 2009

Dugaan Pungli Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri 6 Makassar Tahun Ajaran 2008

Modus Minta Komisi Untuk Penerimaan Siswa Baru Masuk Lewat Jendela Sudah Berlangsung Lama, Jumlahnya Bervariasi antara Rp. 5 juta hingga Rp.15 juta per siswa


Makassar, 15 April 2009 – Losari News Network – SMP Negeri 6 Makassar, berdiri sejak tahun 1960, dan lokasinya yang berada di Jantung Kota Makassar merupakan sisi lebih dari SMP Negeri 6 Makassar. Tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar. Banyak orang-orang besar di Makassar yang jadi alumni SMPN6, antara lain adalah Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang dan Walikota Makassar Ilham Arif Sirajuddin.

SMP Negeri 6 Makassar, salah satu sekolah menengah pertama yang bergengsi tinggi di Makassar, saat ini menuai satu masaalah besar, terkait prosedur penerimaan siswa baru tahun ajaran 2008 lalu, yang diduga ada indikasi terjadinya Pungutan Liar (PUNGLI).

Hal ini terungkap terkait laporan yang masuk kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, M. Natsir Azis.
Bunyi laporan itu yang dikirim via Short Messages (SMS),ungkap Natsir, bahwa Kepala Sekolah SMPN 6, Drs. Alimuddin Ahmad MPd, sudah menngambil uang sogokan sebesar Rp5 juta pada penerimaan siswa baru tahun lalu atas nama Fariz Alif Ichsan anak seorang dokter.

Anak itu kemudian dilaporkan disuruh pindah oleh Kepsek SMPN 6, karena selalu bolos. "Yang jadi masalah, anak tersebut nilai rapor kelas duanya sudah ditulis nilai merah, padahal tidak pernah disuruh mengulang nilainya yang kurang," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Natsir, juga ada laporan tentang tangga di kelas 1i sudah akan roboh, dimana kondisi tangga itu tidak pernah mendapat perhatian oleh Kepala Sekolah, padahal guru sudah pernah melaporkannya ke Kepala Sekolah, agar dapat diperbaiki.

Saat dikonfirmasi tentang hal itu, Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Makassar, Drs. Alimuddin Ahmad,MPd membantah laporan tersebut. Pihaknya juga menjelaskan, anak tersebut memang nakal dan sangat bandel, bahkan sering bolos sekolah.
"Anak itu tinggal sama pamannya dan jauh dari perhatian orang tuanya, anak itu sering bolos, bahkan kami sudah pernah menyuruhnya mengulang tapi tidak pernah datang. Pamannya pun pernah kita panggil tapi juga tidak pernah datang. Saya tidak pernah menyuruhnya pindah sekolah," kata Alimuddin.

Akan tetapi, berdasarkan penelusuran tim kontributor Losari News Network, dari informasi para siswa dan guru pengajar serta staff tata usaha SMPN 6 Makassar, yang enggan disebutkan namanya, kabar tentang Pungutan Liar di SMPN 6 Makassar, bukanlah hal yang baru.

Hal itu sudah lama terjadi, terutama untuk calon siswa yang nilai nya anjlok dan tidak memenuhi syarat nilai standar untuk masuk menjadi siswa SMPN6 Makassar.

Istilah untuk siswa yang masuk dengan membayar PUNGLI adalah “Siswa Letjen” atau “Siswa Lewat Jendela”.
Besaran komisi yang dibayarkan orangtua siswa LETJEN itu bervariasi, tergantung seberapa parahnya nilai untuk masuk menjadi calon siswa. Yang umum diketahui, adalah minimal Rp. 5 juta, bahkan diketahui ada orangtua siswa yang membayar Rp. 15 juta, agar anaknya diterima di SMPN 6 Makassar.

Kajari Makassar Minta Masyarakat Ikut Proaktif Memantau Dan Melaporkan Praktik Pungli Di Sekolah

Kepala kejaksaan negeri, Isa Ansari meminta masyarakat proaktif melaporkan sekolah melakukan praktik pungli dan dugaan gratifikasi yang bisa diarahkan sebagai perbuatan suap.

"Kalau ada buktinya, laporkan ke kejaksaan. Pasti kami akan tindaklanjuti. Kami akan panggil kepala sekolahnya untuk memberi klarifikasi," tegas Isa.

Menurutnya, pungutan pada sejumlah SMP, SMA, maupun SMK Negeri, yang mengatasnamakan sumbangan pembangunan sampai dana komite sekolah patut dipertanyakan.

Ditambahkan, keputusan komite sekolah untuk siswa baru semestinya melibatkan orangtuasiswa baru, bukan orangtua siswa yang sudah lama. "Jadi wajar kalau ada orangtua siswa-siswi baru keberatan dengan kebijakan tersebut," jelas Isa.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Isa Ansyari, mengungkapkan, pihaknya telah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi dalam proses penerimaan siswa baru (PSB) sejumlah sekolah negeri di Kota Makassar.

"Kami sudah bentuk tim dan saya sudah perintahkan kasi intel (kepala seksi intelijen) kami untuk segera menyelidiki kasus tersebut yang selalu marak pada setiap tahun ajaran baru," jelas Isa.

Sejumlah sekolah dilaporkan membebani orangtua murid/siswa baru dengan pembayaran bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Pembayaran tersebut berdalih untuk pembelian paket seragam sekolah, perlengkapan alat tulis, tas, sepatu, hingga buku pelajaran.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadis Diknas) Sulsel, A Patabai Pabokori, menegaskan, tidak ada alasan bagi sekolah melakukan pungli karena bantuan operasional sekolah dari pemprov selalu dicairkan pada pekan ketiga bulan ini.
"Orangtua murid atau baru berhak menolak dan melaporkan bila ada kasus seperti itu (pungli). Kepala sekolah harus memahami ini dan sebagai aparat pemerintahan, mereka wajib menyukseskan program pendidikan gratis yang dicanangkan," tegas Patabai.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Natsir Azis, mengatakan, pihaknya juga sudah menurunkan tim internal untuk meneliti sekolah- sekolah yang dilaporkan melakukan pungli

Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Syamsu Niang, menyambut baik upaya kejaksaan bila telah membentuk tim dalam mengusut kasus dugaan pungli PSB tahun 2008 lalu dan untuk tahun ini, 2009.

"Saya rasa kita patut memberi apresiasi dan kejaksaan dengan langkah-langkahnya menyelidii kasus pungutan di penerimaan siswa baru ini," katanya.

Menurutnya, kejaksaan patut mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk dalam memberikan laporan bila merasa dirugikan oleh sekolah meminta pungutan.
Sebelumnya, politisi PDK ini mengungkapkan maraknya dugaan pungli di saat PSB, baik di tingkat SMP maupun di SMA. Karena itu, dia meminta aparat kejaksaan tangan mengusut kasus pidananya.

Bisnis Besar Pungli Untuk Siswa Baru Jumlahnya Bisa Sampai Rp.3,8 Miliar

Berapa nilai dana yang diduga bisa dikumpulkan oleh pihak sekolah dari hasil penjualan seragam, peralatan dan buku? Seorang guru SMP dan seorang mantan wakil kepala sekolah SMA membisikkan, sekolah atau koperasi sekolah rata-rata mendapat keuntungan minimal sekitar Rp 200 ribu per paket.

Dengan asumsi total siswa SMP/sederajat dan SMA/SMK/sederajat yang diterima setiap tahunnya mencapai 19 ribu orang, maka uang yang terkumpul bisa mencapai Rp 3,8 miliar.

"Di sekolah saya rata-rata 300 siswa baru yang diterima. Silakan Anda hitung sendiri dengan keuntunga Rp 200 ribu dari setiap siswa baru," kata guru di salah satu SMP negeri di wilayah timur Makassar ini.

Artinya, di sekolah tersebut bisa terkumpul Rp 60 juta dari hasil menjual pakaian dan perlengkapan tersebut. Namun itu belum termasuk pembayaran siswa yang melalui "jalur khusus" yang dikenal dengan istilah "lewat jendela".

Sedangkan sang mantan wakil kepala sekolah menyebutkan, "keuntungan" sekolah di tingkat SMA jauh lebih besar. "Ya, sekitar Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu per anak. Tapi saya tidak pernah terlibat dalam urusan tersebut karana saya hanya dua tahun menjadi wakil kepsek," katanya.

Sumber yang layak dipercaya juga menyebutkan pungutan PSB (Penerimaan Siswa Baru) juga dilakukan oknum guru di SMP negeri.

"Di SMP yang dianggap unggulan nilai uangnya malah lebih tinggi lagi. Memang secara kasat mata susah untuk dibuktikan. Tapi sudah jadi rahasia umum orangtua yang bisa menyogok dijamin anaknya lulus," kata orangtua murid yang juga enggan disebutkan namanya.

Ia juga mencurigai terjadi kecurangan dalam penentuan kelulusan siswa baru di sejumlah sekolah negeri. Modusnya dengan menyelipkan beberapa nomor "titipan" untuk diluluskan dalam proses seleksi yang menggunakan kombinasi nilai SKHU dengan nilai hasil tes tertulis yang dilakukan tiap sekolah.

"Kalau bisa digelar audit hasil tes secara terbuka supaya bisa kelihatan. Bisa dilakukan oleh bawasda bersama DPRD, kejaksaan, dan kalau perlu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga turun tangan" tambahnya.

SMP Negri 6 Makassar Akan Menjadi Sekolah Bertaraf Internasional

SMP Negri 6 Makassar, yang dahulunya berstatus Sekolah Koalisi Nasional kini berubah menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
Dimana untuk mempertahankan gelar unggulan dan status itu, pihak sekolah tetap konsisten hanya menyaring orang-orang pilihan pada setiap penerimaan siswa baru.

"Kami hanya menerima siswa-siswa pilihan yang memiliki kemampuan baik. Dan ini berlaku sejak dulu," terang Drs Alimuddin Ahmad MPd.
Program akselerasi juga telah lama diberlakukan. Hal ini ditujukan agar siswa mampu berprestasi di tingkat Nasional dan Internasional baik akademik maupun non akademik.

Mukhlis S Pd selaku Humas SMPN6 mengatakan, selain program akselerasi, sister school dan connecting classroom telah dicanangkan dalam waktu dekat ini. Kesemuanya merupakan bagian dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan untuk peningkatan mutu penididikan.

"Connecting Classroom yang dilaksanakan British Council merupakan bagian Asian Dialog. Jadi para siswa dan guru nanti dapat berkomunikasi lintas negara yakni Thailand dan Inggris," paparnya.

Untuk penerimaan siswa baru yang dilaksanakan bulan Maret lalu untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMPN6 Makassar, melibatkan tiga guru asing, dari Australia dan Amerika Serikat untuk tes wawancara Bahasa Inggris.

Dari sekitar 180 kuota siswa yang akan diterima, terdapat sekitar 327 orang yang akan mengikuti tes.
Kepala Sekolah SMPN6, Drs. Alimuddin Ahmad,MPd, mengatakan,penerimaan siswa RSBI, melibatkan tiga guru asing untuk tes wawancara. Sedangkan tes psikotes melibatkan lembaga independen untuk jurusan psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM).

"Penerimaan RSBI betul-betul independen, karena melibatkan beberapa unsur. Saat ini, calon siswa RSBI sementara menjalani tes. Kemungkinan besar, saat tes wawancara, peserta sudah berjatuhan, karena tes pengujinya dari kalangan guru asing, bukan pribumi atau guru sekolah sendiri," ungkapnya.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan utamanya percakapan Bahasa Inggris, dan menghilangkan dugaan penerimaan siswa RSBI tidak ada KKN. "Ini betul-betul murni," ungkap Alimuddi tegas.

Sekolah bertaraf internasional (SBI) merupakan program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mereka yang bisa ikut sebagai siswa di sekolah itu yakni mereka yangmemiliki perstasi luar biasa. Seleksi yang dilakukan juga amat ketat. Namun ketikalulus, mereka akan menjalani proses belajar yang khusus pula.

Jumlah siswa cuma 24-30 per kelas dan proses belajarnya menggunakan dua bahasa (dwibahasa).

Di Makassar ada dua sekolah yang masuk kategori SBI yakni SMP 6 dan SMP 12 Makassar(SAV – Losari News Network)