JAKARTA, 12 Maret 2009
Losari News Network -- Misteri dugaan suap yang menyeret politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hadi Djamal mulai terungkap. Komisaris PT Kurniadjaja Wirabhakti Hontjo Kurniawan, mengaku bahwa aliran dana yang diserahkan kepada Hadi merupakan bantuan dana kampanye. Kompensasinya, Hadi Djamal politisi asal Sulawesi Selatan itu akan memperjuangkan proyek pengusaha asal Surabaya itu di parlemen.
Hal itu dikatakan Hontjo saat memenuhi pemeriksaan kedua dalam kasus suap di gedung KPK. Selain Hontjo, dua tersangka lainnya juga ikut diperiksa yakni bdul Hadi Djamal dan PNS Dephub Darmawati Dareho. Mereka mendatangi gedung komisi bersama-sama dalam satu mobil tahanan, sekitar pukul 14.30, Selasa 10 Maret 2009.
Pemeriksaan terhadap ketiga tersangka korupsi tersebut baru rampung sekitar pukul 19.30. Hadi Djamal yang kemarin mengenakan kemeja batik tak banyak mengungkapkan skandal yang melibatkannya itu. Dia menerangkan bahwa pemeriksaan atas kasus itu masih berlanjut hari ini. Hadi menerangkan hanya ditanya penyidik terkait siklus dana stimulus yang dikucurkan untuk Departemen Perhubungan itu.
Ihwal kasus itu terkuak dari Erman Umar, kuasa hukum yang mendampingi Hontjo. "Pak Hadi itu butuh dana. Bu Darma (Darmawati Dareho) kemudian mengenalkannya (Hontjo) kepada Pak Hadi," jelasnya. Darmawati kemudian menyampaikan permintaan itu kepada rekanan yang telah bertahun-tahun menggarap proyek Dephub itu. Dana tersebut untuk kepentingan kampanye.
Darma pula yang selama ini menjadi jembatan antara Hontjo dengan Hadi. "Jadi penyerahan itu sudah dilakukan tiga kali. Lebih kurang Rp 3 miliar telah diserahkan," jelasnya. Dalam setiap proses penyerahan uang Hontjo selalu melibatkan Darmawati Dareho.
"Hanya setelah itu sama Pak Hadi diserahkan ke siapa kami tidak tahu," ungkapnya. Semua penyerahan tersebut dilakukan secara langsung. "Tidak ada penyerahan melalui transfer bank," jelasnya. Menurut Erman penyerahan uang tersebut boleh dilakukan dalam bisnis.
Hadi menjanjikan akan mengaspirasikan proyek yang dimiliki Hontjo ke parlemen. "Katanya mau diperjuangkan secara pribadi. Bagaimanapun dewan memang bereperan dalam hal penganggaran," katanya.
Erman mengungkapkan bahwa, pemberian dana itu akan sulit dikaitkan dengan proyek yang tengah dikerjakan dermaga dan bandara di Indonesia Timur. Sebab, tender-tender proyek itu belum berlangsung.
Perkenalan Hontjo dengan Hadi, terang Erman, juga baru berlangsung setahun yang lalu. Sedangkan, Darmawati sudah mengenal Hontjo lebih lama sejak dia menggarap proyek-proyek Dephub tersebut.
Sinyalamen bantuan kampanye untuk politisi ini sebenarnya pernah disinggung Ketua KPK Antasari Azhar saat membeberkan penangkapan anggota DPR itu , 3 Maret 2009 lalu. Ketika itu mantan Kapuspenkum Kejakgung itu mengungkapkan keprihatinannya ulah politisi pascadeklarasi anti korupsi.
Bagaimana dengan peran keterlibatan anggota DPR yang lain? Termasuk Wakil Ketua Panitia Anggaran Jhony Allen yang disebut Wakil Ketua KPK M Jasin pernah menerima penyerahan uang Rp 1 miliar 27 Februari lalu. Meskipun, Jhony membantah semua tudingan itu. Usai pemeriksaan, Abdul Hadi Djamal mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Jhony itu sangat bergantung terhadap KPK. "KPK yang lebih tahu. KPK tentunya sangat profesional untuk mengungkap di balik ini semua," ungkapnya. KPK, tambah Hadi Djamal, berpeluang mengembangkan kasus itu karena memiliki perangkat yang canggih.
Sementara Darmawati tak banyak bicara soal kasus yang menyeretnya ke bui itu. "Tolong doakan saya saja ya," jelasnya sambil berlalu ke mobil tahanan. Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo belum banyak berkomentar soal siapa yang akan diperiksa terkait kasus itu. "Tergantung perkembangan penyidikan," jelasnya. (Losari News Network)
