Sabtu, Maret 07, 2009

Abdul Hadi Djamal Tidak Bertindak Sendirian – Pengakuannya Pasca Penangkapan Oleh KPK


RELAWAN HADI DJAMAL DEMO BAKAR TOPENG SUTRISNO BACHIR

Jakarta, 7 Maret 2009, Losari News Network -- Abdul Hadi Djamal membuka pengakuan mengejutkan. Dia membeberkan, perbuatannya menerima Rp 1 miliar dari Komisaris PT Kurniadjaja Wirabhakti Hontjo Kurniawan bukan inisiatif sendiri. Namun, ada pihak-pihak lain yang turut menyetir.Melalui pengacaranya, Haeri Parani, mengatakan bahwa dana-dana yang diterima diperuntukkan orang lain. "Ini yang perlu digarisbawahi bahwa dana itu ada yang meminta," kata Haeri di gedung KPK, Jumat 6 Maret.

Itu sekaligus mempertegas pernyataan Hadi setelah menjalani pemeriksaan pada Selasa lalu 3 Maret. Anggota Komisi V DPR itu mengatakan, uang suap yang diterimanya tidak hanya untuk diri sendiri dan bukan buat partainya, Partai Amanat Nasional (PAN). Pendek kata, peran Hadi tak ubahnya sebagai broker atau perantara.

Namun, terang Haeri, Hadi belum mau berterus terang siapa orang yang meminta itu. "Saya minta (Hadi) ungkapkan kepada penyidik saat diperiksa. Itu juga bergantung pertanyaan para penyidik," jelasnya.

KPK pada Senin lalu (2 Maret) menangkap Hadi setelah menerima uang tunai USD 90 ribu dan Rp 54,5 juta dari Hontjo yang diduga suap. Hadi sebelumnya juga ditengarai menerima Rp 2 miliar.
Pada 27 Februari lalu juga ada penyerahan Rp 1 miliar yang belakangan diduga mengalir ke kantong Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Jhony Allen Marbun.

Namun, Jhony membantah tudingan itu. Yang jelas, semua transaksi itu dicurigai untuk mempermulus keinginan Hontjo memperoleh proyek pelabuhan di Selayar dan bandara di Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Haeri menjelaskan, kliennya sudah tiga kali menerima uang dari Hontjo. Nah, yang ketiga sekaligus terakhir terjadi sebelum penangkapan. "Setelah (penerimaan uang) kesatu, kedua, kemarin (Senin lalu) yang ketiga," beber Haeri.

Ditanya alasan Hontjo menyerahkan uang kepada Hadi, Haeri menolak menjawab. Dia mengatakan, kliennya belum mengungkapkan seluruh fakta. Termasuk motif di balik pemberian uang tersebut. Yang pasti, lanjut Haeri, kliennya akan menjalani penyidikan lagi di KPK pada pekan depan. "Itu pemeriksaan lanjutan," kata Haeri.

Dia juga menambahkan, penyidik belum memberi tahu rencana penggeledahan ruang kerja klien Hadi di gedung DPR untuk mendapatkan alat bukti tambahan. Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkan, penyidik tidak memedulikan peran Hadi dalam kasus tersebut. "Nggak masalah apakah broker atau bukan. Yang penting, KPK berhasil meringkus penyuap dan yang disuap," tegas Jasin kemarin.

Menurut dia, apabila ada pihak lain yang terlibat, penyidik tak segan membongkar. "Kami akan mencari barang bukti indikasi korupsi dan keterlibatannya," ungkap mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu.

Untuk mengembangkan kasus tersebut, KPK kemarin mulai memeriksa tiga saksi yang juga anak buah Hontjo. Mereka adalah Edy (sopir Hontjo), Tatik (staf Hontjo), dan Patekkai (karyawan PT Kurniadjaja). "Tiga saksi itu untuk tersangka HK (Hontjo, Red)," terang Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo kepada wartawan kemarin.

Di tempat terpisah, Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki mengatakan, penangkapan yang dilakukan KPK masih sebatas pada orang-orang yang "apes". Yakni, mereka yang kedapatan tertangkap saat transaksi. Padahal, kata dia, perbuatan Hadi pasti tidak dilakukan sendiri. "Itu jelas bukan hanya dia yang terlibat," tegas dia dalam diskusi bertema Bisakah Politisi Tidak Korupsi di gedung DPD kemarin.

Dia mengatakan, kendati sudah banyak orang yang ditangkap, KPK akan melempem ketika kasus tersebut masuk ke wilayah parlemen. Mereka seolah tak berdaya apabila arah penyidikan sudah masuk ke wilayah wakil rakyat. "Suap itu bisa jadi anggota dewan ada yang memeras, atau memang pengusaha ingin mendapatkan order dengan menyuap dewan," katanya.

Dia menerangkan, penanganan KPK sudah cukup terpola. Dia mencontohkan, Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu yang terseret skandal aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Rp 100 miliar. Aliran dana itu, kata Teten, jelas tidak hanya ke Antony. "Tapi, KPK tak pernah mengembangkan kasus ke tersangka yang lain. Cukup hanya di Antony dan Hamka," katanya.

Yang paling kentara, kata Teten, adalah pengakuan Agus Condro soal dugaan suap dalam pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI). Teten mendapatkan informasi bahwa mereka yang menerima uang tak hanya Agus Condro. Bahkan, ada 400 rekening yang menerima limpahan dana itu.

"Tapi, KPK seperti tak ada upaya. Dia belum-belum sudah mengatakan belum cukup bukti. Padahal, kalau kasus yang lain, mereka sangat ngotot ingin mengungkap. Mau tidak mau, kita akhirnya mengatakan bahwa KPK tebang pilih,’’ katanya.

Teten menengarai, KPK masih memiliki persoalan independensi. Komisi pimpinan Antasari Azhar itu seperti ketakutan apabila berhubungan dengan DPR. "Mereka, rupanya, takut kewenangannya akan dipereteli anggota dewan. Padahal, korupsi di sana lebih besar lagi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Departemen Perhubungan Bambang S. Ervan mengatakan, saat ini Dephub membahas tambahan dana stimulus yang dialokasikan ke Dephub. Sebab, dengan penambahan dana itu, tugas berat Dephub bertambah. "Ini tugas berat bagi Dephub karena dana stimulus itu harus dikucurkan dan dilaksanakan di lapangan,’’ katanya.

Menurut dia, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal telah memerintah jajarannya mengevaluasi kembali proyek-proyek yang masuk program stimulus tersebut. Dana stimulus pembangunan infrastruktur untuk Dephub ditambah dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,2 triliun. Penambahan itu merupakan usul DPR. "Menteri berpesan agar dievaluasi, jangan sampai terjadi kasus suap lagi," tambahnya.

Bambang menyatakan, sekitar 60 persen dana stimulus yang diserahkan ke Dephub itu akan digunakan untuk program revitalisasi kereta api. Selebihnya digunakan untuk pembangunan dermaga, pelabuhan, dan bandara di berbagai wilayah. Dengan adanya penambahan dana stimulus sekitar Rp 900 miliar, dia menegaskan akan ada proyek-proyek baru yang sebelumnya tidak diajukan Dephub. "Pasti jumlah proyeknya bertambah," jelasnya.

Ratusan Relawan Abdul Hadi Djamal Demo Ketua Umum DPP PAN, Sutrisno Bachir

Sementara itu ratusan relawan pendukung Hadi Djamal, di Makassar, Jumat (6/2), membakar foto Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir dalam aksi unjukrasa di posko pemenangan caleg DPR PAN dari Sulsel yang tertangkap KPK dalam dugaan kasus suap.
Dalam aksinya, mereka meneriakkan yel-yel dukungan terhadap Hadi Djamal yang sedang menjalani proses hukum terkait kasus suap, sambil mengucapkan kalimat cacimaki terhadap Sutrisno Bachir. "Kami dari wilayah pemenangan Jeneponto menyatakan mengutuk Sutrisno Bachir yang telah mengambil keputusan sewenang-wenang," kata Koordinator Wilayah Kabupaten Jeneponto, Karaeng Gowa, dalam aksi itu.

Mereka juga memasang sejumlah spanduk yang bertuliskan 'Pejuang Abdul Hadi Djamal Menolak Keputusan DPP PAN' dan sejumlah spanduk lainnya. Sebelumnya, relawan yang dipimpin masing-masing koordinator dari sejumlah wilayah pemilihan Abdul Hadi Djamal di Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, secara bergantian melakukan orasi.

Dalam orasinya mereka mendesak DPP PAN dan semua pihak menghormati azas praduga tak bersalah dalam memandang kasus Hadi. Mereka juga mendesak pihak berwajib segera mengusut tuntas pihak-pihak yang dianggap para relawan telah menjebak Hadi Djamal dalam kasus tersebut.

Selain itu, relawan mendesak DPP PAN mencabut keputusan pemberhentian Hadi Djamal dari kegiatan keanggotaan dan kepengurusan PAN yang dianggap sebagai keputusan yang tergesa-gesa. Diakhir tuntutannya, mereka mengancam, akan melakukan gerakan massa secara besar-besaran dan memboikot memilih PAN dalam Pemilu, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam 2x24 jam.

Anggota Tim Fokus 91, salah satu tim pemenangan Hadi Djamal, Yudi Abdi Wibowo mengatakan, pihaknya tetap optimistis Hadi Djamal bisa lolos menuju kursi parlemen DPR RI 2009-2011. Dia menjelaskan, Hadi Djamal yang merupakan caleg PAN untuk daerah pemilihan (dapil) satu Sulsel, telah menargetkan pendirian seribu posko pemenangan untuk menggalang pemilih cerdas. "Target itu tetap harus berjalan sesuai rencana," katanya. Menurutnya, kehadiran tim-tim pemenangan pada kesempatan itu, merupakan bukti bahwa konsolidasi dan sosialisasi yang dilakukan Hadi Djamal dibangun dengan kesadaran bersama untuk membangun Sulsel. (Losari News Network)