Makassar, Kamis, 11-12-2008
Pendidikan Gratis Ternoda Bawasda Curiga Ada Penyelewengan di Maros
Keinginan Gubernur Sulsel untuk menyukseskan pendidikan gratis di provinsi ini nampaknya mulai ternoda. Tak semua Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mendukung program itu.
Buktinya, Pemkab Maros menunda penyaluran dana untuk sekolah itu selama tiga bulan. Bawasda Sulsel curiga ada penyelewengan di kabupaten itu.
Bengkalai pencairan dana pendidikan gratis di Kabupaten Maros mengundang reaksi Gubernur dan Wagub Sulsel. Tidak mau kecolongan, Selasa (9/10), Wagub, H Agus Arifin Nu'mang langsung memerintahkan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) untuk menangani masalah tersebut.
Kepala Bawasda Sulsel, Theofilius Allulirung kepada Upeks, Rabu (10/12) menjelaskan, dirinya ditugaskan secara mendadak untuk melakukan pemeriksaan di Pemkab Maros terkait Penyaluran Dana Pendidikan Gratis setelah kabar indikasi penyimpangan anggaran itu diberitakan Upeks. Tim Bawasda melakukan pembicaraan dengan pemkab melalui Sekda dan Kadis pendidikan Maros, berlangsung mulai sekitar pukul 10.00 WITA sampai 16.00 WITA, Selasa (9/12).
"Kami curiga dana pendidikan gratis yang dikucurkan pemprov pada tahap awal, yakni periode Juli-September itu disalahgunakan. Langkah pertama kita mendesak Pemda, waktu itu melalui Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan Maros untuk segera mencairkan anggaran tersebut ke sekolah sasaran," terang Theo ketika dikonfirmasi Upeks di kantor Gubernur.
Dia menekankan, atas perintah gubernur dan wagub pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih jauh terkait pengelolaan anggaran tersebut. Alokasi dana tahap pertama untuk Maros, selama enam bulan terhitung Juli sampai Desember 2008 berjumlah Rp7,705 miliar lebih. Namun pencairannya secara bertahap, per dua bulan. Untuk periode Juli-September, Maros mendapat jatah senilai Rp3,8 miliar dan telah dicairkan oleh Dinas Pendidikan Sulsel Agustus lalu. Dana inilah yang kemudian menuai protes pihak kepala sekolah dan guru di daerah itu. Pasalnya, sampai Selasa (9/12) pemkab belum menyerahkan ke 335 sekolah sasaran tingkat SD dan SMP/Sederajat.
"Kami mendesak Pemkab Maros, tidak ada alasan lagi untuk tidak mencairkan dana tersebut ke sekolah. Pemprov memberi waktu dua hari, dan hasilnya Pemkab Maros berjanji akan menyerahkan ke sekolah hari ini (kemarin,-red)," katanya lagi.
Dengan pembayaran tersebut menurut Theo tidak berarti masalah bengkalai anggaran itu selesai. Theo menduga dana dari pemprov senilai Rp3,8 miliar itu sebelumnya dipergunakan untuk membiayai proyek lain yang tidak relevan, sehingga membuat pencairannya ke sekolah tertunda tiga bulan.
Namun ketika dikonfirmasi Upeks, Selasa (9/12), Bupati Maros membantah kalau dana tersebut telah diselewengkan. Menurut dia, keterlambatan penyaluran ke sekolah sasaran karena terkendala persoalan administrasi saja menyangkut akurasi data administrasi dan kebutuhan sekolah. (Syukur Usomaru-UPEKS)
